KONAWE, rubriksatu.com – Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe. DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan menggali potensi sektor-sektor strategis, terutama pertambangan, untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., menegaskan langkah konkret yang akan dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap sektor tambang yang selama ini belum tergarap maksimal.
“DPRD Konawe siap meningkatkan pengawasan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tegas Made Asmaya dalam rapat konsultasi pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA–PPAS–P), Selasa (5/8/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, fungsi pengawasan DPRD selama ini terkendala keterbatasan anggaran operasional.
“Berbicara pengawasan tentu berkaitan dengan dukungan anggaran. Kalau anggaran pengawasan terbatas, ruang gerak kami juga terbatas,” jelasnya.
Lemahnya Pengawasan, DBH Tambang Tak Maksimal
Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, S.H., menyebut lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab minimnya PAD, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
“Karena kita tidak punya data yang kuat, kita cenderung menerima berapa pun jumlah DBH yang ditransfer pemerintah pusat atau provinsi. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.
Eko membandingkan dengan Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang berhasil meraih DBH besar karena memiliki data yang akurat dan pengawasan yang ketat.
“Kalau kita punya data yang kuat, kita akan tahu persis berapa DBH yang seharusnya menjadi hak kita,” imbuhnya.
Kunjungan Lapangan Jadi Langkah Awal
Sebagai langkah nyata, Ketua DPRD mengungkapkan rencana melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Routa, wilayah dengan aktivitas pertambangan yang cukup tinggi.
“Kita akan turun langsung ke lapangan bersama pemerintah. Di Routa banyak perusahaan tambang, tapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat minim,” tegas Made.
Menurutnya, tanpa pengawasan langsung di lapangan, pemerintah daerah tidak akan pernah mengetahui secara pasti potensi PAD yang bisa dimaksimalkan.
“Tanpa pengawasan di lapangan, kita tidak akan tahu sumber-sumber pendapatan yang bisa kita tarik untuk daerah,” pungkasnya.
Editor Redaksi
