KONAWE, rubriksatu.com – DPRD Kabupaten Konawe menunjukkan respons cepat atas keluhan masyarakat petani dan mahasiswa terkait ancaman gagal tanam akibat proyek pembangunan infrastruktur Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari di Ameroro, Kecamatan Uepai.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa (8/4/2025) di halaman Kantor DPRD Konawe menjadi titik awal perhatian serius para wakil rakyat.
Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa bersama petani menyuarakan keresahan mereka terhadap aliran air irigasi yang terganggu akibat pembangunan bangunan ukur ambang lebar debit air.
Tidak tinggal diam, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal dan anggota Komisi II, langsung turun ke lokasi terdampak di tengah hujan deras demi memastikan kondisi di lapangan.
“Kami hadir untuk melihat dan mendengar langsung apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen kami sebagai lembaga legislatif untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak kepada rakyat,” ujar I Made Asmaya.
Hasil peninjauan mengungkapkan bahwa meski debit air dari bangunan BWS terlihat cukup besar, namun distribusinya belum merata dan belum menjangkau sekitar 143 hektare sawah warga yang seharusnya telah memasuki masa tanam.
Menanggapi temuan tersebut, DPRD Konawe segera mengambil langkah strategis dengan merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan mempertemukan pihak BWS Wilayah IV Kendari dengan warga terdampak.
“Surat pemanggilan akan segera kami layangkan hari ini. Kami ingin persoalan ini mendapat kejelasan dan solusi konkret. Jangan sampai petani kita dirugikan karena kelalaian koordinasi,” tegas I Made.
Langkah cepat dan sigap DPRD Konawe ini diharapkan mampu menjadi jembatan solusi antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan hidup petani sebagai pilar ketahanan pangan daerah.
Laporan Redaksi
