KOLTIM, EUBRIKSATU.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muh. Tito Karnavian, lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra, sekaligus menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah se-Sultra, baru-baru ini, di salah satu hotel di Kendari.
Kegiatan ini, antara lain diikuti oleh Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sultra, seperti Pemerintah Kabupaten Koltim di wakili Sekda koltim Andi Muh Iqbal Tongasa SSTP MSi, yang saat ini sebagai Plh Bupati Koltim.
Point utama dalam rakor ini, membahas beberapa isu esensial. Yakni, pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mall pelayanan publik dan realisasi APBD.
Dalam kesempatan ini, gubernur melaporkan, bahwa inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali. Hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen. Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Andap.
Dalam kesempatan ini, Mendagri memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah di Sultra atas komitmen menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
Dimana, Koltim bersama 5 kabupaten/kota di Sultra, telah merespon edaran terkait 40 persen pembiayaan pilkada, dan telah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu.
“Kemudian, Kabupaten Kolaka Timur, Alhamdulilah termasuk kabupaten urutan ke-2 di Sultra, yang persentase realisasi belanja tertinggi sebesar 58, 12 persen, dan realisasi pendapatan 69.88 persen, per Oktober. Artinya, proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan ke pemerintah pusat berjalan baik,” ucap Sekda usai rapat.
Sekda juga menyampaikan, jika Mendagri menghimbau seluruh kepala daerah, untuk komitmen menyelesaikan masalah stunting, dengan melibatkan semua pemangku kebijakan mulai dari bupati, sekda, OPD, forkominda dan BPS, dengan pemprov melakukan kontrol melalui rapat per minggu.
“Sola inflasi, pak Mendagri menginbau agar Bupati bersama DPRD, melakukan kontrol kelapangan terkait harga pangan, jangan sampai pimpinan daerah tidak tau atau peduli. Dan itu kita sudah lakukan di Kolaka Timur,” jelasnya.
Laporan Redaksi
