BOMBANA, rubriksatu.com – Tidak ingin laporan dugaan tindak pidana yang dialaminya berjalan tanpa pengawalan, Ecce, warga Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi menunjuk penasihat hukum untuk mengawal proses hukum yang sedang ditempuhnya.
Ecce memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Abady Makmur dan Rekan guna memastikan laporan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Penunjukan tersebut sekaligus menjadi langkah Ecce dalam mempersiapkan upaya hukum lanjutan apabila ditemukan dugaan pelanggaran lain dalam peristiwa yang dilaporkannya.
“Benar, saya telah memberikan kuasa kepada Pak Abady Makmur sebagai penasihat hukum saya untuk mengawal dan memberikan nasihat terkait langkah-langkah hukum yang akan saya tempuh, baik sekarang maupun yang akan datang,” ungkap Ecce dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Sebagaimana diketahui, Ecce yang merupakan istri Kepala Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, sebelumnya telah melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan yang disebut melanggar ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juncto Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penasihat hukum Ecce, Abady Makmur, membenarkan dirinya telah menerima kuasa untuk mendampingi dan mengawal kepentingan hukum kliennya. Ia menyebut surat kuasa tersebut telah ditandatangani dan diterimanya pada 4 November 2026.
“Surat kuasa dari Ibu Ecce sebagai pihak yang melaporkan dugaan tindak pidana telah saya terima. Kuasa tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada saya pada tanggal 4 November 2026,” jelas Abady.
Abady mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari secara menyeluruh kronologi peristiwa yang dilaporkan kliennya. Pendalaman tersebut diperlukan untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan adanya dugaan pelanggaran lain di luar perkara yang telah dilaporkan.
Tak hanya mengawal laporan dugaan pencemaran nama baik, Abady juga membuka kemungkinan menempuh jalur pengaduan etik terhadap sejumlah aparat yang disebut berada di lokasi kejadian.
Dirinya menyebut terdapat empat anggota TNI dan satu anggota Polri yang berpotensi diadukan kepada institusi masing-masing apabila hasil kajian hukum menemukan indikasi pelanggaran kode etik.
“Saat ini saya sedang mendalami kronologi kejadian dugaan tindak pidana. Jika kemudian terdapat dugaan tindak pidana lain selain yang sudah dilaporkan sebelumnya oleh klien kami, kami juga berencana mengadukan empat anggota TNI dan satu anggota Kepolisian kepada institusi masing-masing apabila hasil kajian menemukan dugaan pelanggaran kode etik, mengingat yang bersangkutan disebut berada di tempat kejadian perkara,” tuturnya.
Menurut Abady, langkah tersebut masih sebatas rencana dan akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman terhadap kronologi serta bukti-bukti yang tersedia.
Dengan penunjukan penasihat hukum ini, Ecce berharap proses penanganan laporan yang telah ditempuhnya dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, rencana pengaduan terhadap lima aparat tersebut menjadi bagian dari langkah hukum yang masih dikaji oleh penasihat hukum. Dugaan pelanggaran yang dimaksud tetap perlu dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan oleh institusi terkait.
Editor Redaksi
