KONAWE, rubriksatu.com – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan dan minum (mamin) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 kembali menjadi sorotan.
Meski belum memasuki tahap penyidikan, Polres Konawe memastikan perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut masih terus berjalan.
Bahkan, penyidik menargetkan peningkatan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada awal 2027 mendatang.
Kepastian itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Konawe AKP La Ode Jefri Hamzah melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), IPDA Dr. Umar R. Sugeng, saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Umar mengungkapkan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek dalam perkara tersebut. Salah satu perkembangan terbaru, penyidik telah menerima hasil audit dari Inspektorat yang akan menjadi bagian dari bahan analisis penanganan perkara.
“Proses penyelidikan tetap berjalan. Kami juga sudah menerima hasil audit dari Inspektorat,” ungkap Umar.
Umar bilang, penyelidikan tidak berhenti dan tetap berjalan sesuai mekanisme hukum. Penyidik juga menargetkan perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tahun depan.
“Kita tetap on the track. Insyaallah, tahun depan perkara ini akan kita tingkatkan ke tahap penyidikan,” tegasnya.
Kasus dugaan penyimpangan anggaran mamin Setda Konawe Tahun Anggaran 2023 mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 33.B/LHP/XIX.KDR/05/2024.
Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan belanja daerah di lingkungan Setda Konawe.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah belanja makan dan minum kepala daerah pada Bagian Umum senilai Rp3,1 miliar. Selain itu, terdapat belanja makan dan minum lainnya sebesar Rp2,1 miliar yang dinilai tidak dapat diyakini kebenarannya.
BPK juga menemukan pengeluaran sewa tenda sebesar Rp257 juta yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Tak hanya itu, belanja makan dan minum pada Bagian Humas dan Protokoler Setda Konawe senilai Rp3,7 miliar juga menjadi catatan pemeriksaan karena dinilai belum dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.
Besarnya nilai anggaran yang menjadi temuan pemeriksaan tersebut membuat penanganan perkara ini terus mendapat perhatian publik.
Dalam proses penyelidikan, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Konawe dan pihak penyedia jasa telah dimintai keterangan oleh penyidik. Mereka di antaranya Kabag Umum Setda Konawe berinisial YS, mantan Kabag Umum berinisial ST, serta mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe berinisial EK.
Perkara ini juga menjadi perhatian karena dugaan persoalan pengelolaan anggaran tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan dari Bupati Konawe saat itu, Kery Saiful Konggoasa, kepada Penjabat Bupati Harmin Ramba.
Bahkan, kedua mantan kepala daerah tersebut dikabarkan masuk dalam rencana pendalaman penyidik untuk dimintai keterangan. Namun, pemeriksaan terhadap keduanya masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak kepolisian.
Editor Redaksi
