SURABAYA, rubriksatu.com – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai ideologi pembangunan Presiden terpilih Prabowo Subianto lahir sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam seminar bertajuk “Ideologi Pembangunan Prabowo Subianto” pada kegiatan Pelatihan Digital Creator dan Program Magang Komunikasi Pembangunan 2026 di Surabaya, Senin (11/5/2026).
Dalam pemaparannya, Teguh menjelaskan bahwa ideologi pembangunan Prabowo tidak dibangun secara sporadis, melainkan berangkat dari pembacaan mendalam terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah.
Untuk membedah kerangka pemikiran tersebut, Teguh menggunakan tiga buku sebagai pisau analisis utama, yakni Politics Among Nations karya Hans J. Morgenthau, The Tragedy of Great Power Politics karya John J. Mearsheimer, dan Breakout Nations karya Ruchir Sharma.
Menurut Teguh, pemikiran Prabowo berangkat dari realitas bahwa sistem internasional bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mampu memaksakan aturan kepada seluruh negara di dunia.
“Dalam kondisi seperti itu, setiap negara akan memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasionalnya sendiri. Karena itu, negara harus mampu berdiri mandiri melalui sistem self-help,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, konsep tersebut sejalan dengan teori realisme politik Hans Morgenthau yang memandang hubungan internasional sebagai arena perebutan kepentingan dan kekuatan antarnegara.
Sementara melalui perspektif realisme ofensif John J. Mearsheimer, Teguh menyebut negara-negara besar akan terus mengejar kekuasaan demi menjaga kelangsungan hidupnya di tengah sistem internasional yang kompetitif.
Menurutnya, kondisi global saat ini menunjukkan kecenderungan dunia bergerak dari tatanan liberal menuju situasi anarki, di mana setiap negara lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kerja sama global.
Karena itu, Teguh menilai Prabowo melakukan perubahan paradigma pembangunan ekonomi, dari sistem liberal berbasis mekanisme pasar bebas menuju pendekatan ekonomi berbasis intervensi negara atau state-driven economy.
“Prabowo melihat negara harus hadir lebih kuat dalam mengendalikan arah pembangunan nasional, terutama untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan ekonomi,” jelasnya.
Dalam paparannya, Teguh juga menyinggung sejumlah konsep penting yang menjadi fondasi pemikiran pembangunan Prabowo, seperti Si vis pacem para bellum yang berarti “jika ingin damai, maka bersiaplah untuk perang”, hingga konsep inclusive security yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan nasional.
Selain itu, ia menyoroti prinsip active neutrality atau netralitas aktif yang dinilai menjadi pendekatan diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, yakni merangkul semua pihak tanpa harus berpihak pada kekuatan tertentu.
Mengacu pada buku Breakout Nations karya Ruchir Sharma, Teguh mengatakan negara dapat tumbuh menjadi kekuatan besar apabila memiliki stabilitas politik, bonus demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, dan keberanian memutus ketergantungan terhadap komoditas mentah.
Ia menilai ideologi pembangunan Prabowo juga membawa warisan pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo atau yang dikenal dengan istilah Soemitronomics, seperti hilirisasi industri, penguatan koperasi, hingga pembangunan berbasis industrialisasi nasional.
“Industrialisasi dan hilirisasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah,” katanya.
Teguh juga menyinggung konsep sosialisme demokrasi dalam pemikiran Prabowo yang menempatkan koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Menurutnya, koperasi dapat menjadi mekanisme untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok elite tertentu.
Selain itu, ia menyebut strategi opening up atau keterbukaan terhadap modal dan teknologi asing tetap dilakukan secara pragmatis, namun tetap diarahkan untuk memperkuat empat sektor utama, yakni pertanian, industri, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam seminar tersebut, Teguh turut menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, investasi pada kualitas manusia menjadi syarat utama agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban pembangunan.
“Anak-anak yang sehat dan bebas stunting hari ini adalah tenaga kerja produktif Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Teguh menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia keluar dari stagnasi ekonomi membutuhkan partisipasi luas masyarakat serta keberanian negara dalam menegakkan hukum, termasuk terhadap praktik korupsi, pembajakan sumber daya alam, dan pelanggaran lingkungan.
Dirinya optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara mandiri melalui pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi berbasis CPO.
“Ideologi pembangunan ini adalah peta jalan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat di panggung global,” pungkasnya.
Editor Redaksi
