KONAWE, rubriksatu.com – Pengadaan mobil dinas mewah baru untuk pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai kritik keras. Di tengah kondisi ekonomi daerah yang masih tertekan akibat defisit anggaran, miliaran rupiah uang rakyat justru digelontorkan demi kenyamanan segelintir elite legislatif.
Mobil dinas baru bermerk Hyundai, dengan harga miliaran rupiah per unit, sudah resmi digunakan unsur pimpinan DPRD Sultra periode 2024–2029. Bahkan, mobil-mobil tersebut kini kerap dipamerkan di parkiran khusus gedung dewan.
Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, paket belanja kendaraan dinas roda empat tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp5,58 miliar dari APBD 2025.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin, menilai keputusan DPRD ini menunjukkan wajah asli legislatif yang kian jauh dari empati publik.
“Ketika masyarakat menghadapi krisis dan pemerintah daerah terbebani defisit anggaran, DPRD justru sibuk memoles kenyamanan dengan mobil dinas mewah. Ini cerminan jelas bahwa pimpinan DPRD tidak punya kepekaan sosial,” tegas Andi, Kamis (2/10/2025).
Ia menilai, DPRD Sultra telah berubah dari representasi rakyat menjadi simbol kemewahan kekuasaan. Bagi publik, ini bukan sekadar pemborosan, melainkan penghinaan terhadap rasa keadilan sosial.
“Pengadaan ini mencederai perasaan masyarakat. Rakyat menanti kebijakan solutif, tapi yang dipertontonkan adalah kemewahan fasilitas. DPRD hari ini hanya sibuk memikirkan kenyamanan diri, bukan penderitaan rakyat,” ucapnya.
Andi mendesak DPRD melakukan evaluasi serius. Jika memang peduli, seharusnya pengadaan mobil mewah ini direvisi sejak awal, dan anggarannya dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Legislator harusnya berpikir bagaimana uang daerah bisa menutup kebutuhan publik, bukan mempertebal gengsi. DPRD seharusnya menjadi jembatan aspirasi, bukan jembatan menuju kemewahan pribadi,” tegasnya lagi.
Hingga berita ini terbit, Sekretaris DPRD Sultra, La Ode Butolo, belum bisa dimintai tanggapan karena sedang berada di luar daerah.
Editor Redaksi
