KONAWE, rubriksatu.com – Penyaluran bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuai kritik karena diduga tidak transparan dan diskriminatif. Warga menduga penerima bantuan dipilih secara sepihak oleh pemerintah desa tanpa melalui mekanisme musyawarah yang semestinya.
Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa masyarakat tidak mengetahui secara jelas siapa saja penerima bantuan UMKM, berapa jumlah dana yang disalurkan, dan apa kriteria yang digunakan.
Menurutnya, seharusnya pemerintah desa menggelar rapat terlebih dahulu dengan masyarakat untuk menentukan kelayakan penerima agar bantuan tepat sasaran dan bermanfaat.
“Kita tidak tahu penerima bantuan ini layak atau tidak dan siapa saja yang menerima bantuan, bahkan jumlahnya saja kita tidak tahu. Ini kebiasaan buruk Pemdes Wukusao yang harus dihilangkan,” keluh warga tersebut. “Seharusnya bantuan untuk masyarakat atau program apa pun wajib dirapatkan bersama, karena ada yang namanya uji kelayakan.”
BPD Diminta Lebih Agresif Jalankan Fungsi Kontrol
Warga tersebut juga meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wukusao untuk tidak “tutup mata” terhadap kondisi ini. BPD diharapkan lebih agresif menjalankan fungsi pengawasan mereka, mengingat transparansi pemerintah desa dinilai buruk. Selama ini, warga menilai Pemerintah Desa Wukusao tidak terbuka soal penggunaan Dana Desa (DD) setiap tahunnya, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta bantuan-bantuan lain yang ditujukan untuk masyarakat.
“Setiap tahun, Desa Wukusao hanya menggelar rapat satu kali, yaitu pembahasan APBDes. Selain itu, kami bahkan tidak tahu item kegiatan apa saja yang dikerjakan menggunakan Dana Desa,” tambahnya.
Kopdes Merah Putih Dianggap Hanya Seremoni
Selain masalah UMKM, warga juga menyoroti pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Wukusao. Kopdes yang seharusnya menjadi program unggulan pemerintah pusat ini, dinilai hanya sebatas acara seremonial.
Tidak ada rapat koordinasi lanjutan dengan masyarakat mengenai kegiatan yang akan dikelola, rekrutmen anggota, atau progres ke depannya.
“Kopdes Merah Putih Desa Wukusao hanya pemilihan ketua dan anggota saja, tapi kelanjutannya tidak ada. Kantor belum jelas, rapat koordinasi tidak pernah,” ungkapnya.
Warga itu juga mendengar bahwa dana untuk Kopdes sudah dibelanjakan sendiri oleh kepala desa. “Tiba-tiba terdengar sudah ada dana untuk Kopdes yang dibelanjakan sendiri oleh kepala desa, katanya untuk keperluan Kopdes,” ujarnya.
Keterangan Kepala Desa
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Wukusao, Mahami, membenarkan bahwa dana bantuan UMKM sudah dibagikan. Namun, ia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai jumlah uang yang disalurkan dan nama-nama penerima. “Iya, sudah saya bagi,” jawabnya singkat.
Mahami juga mengakui bahwa dana untuk Kopdes Merah Putih sudah dibelanjakan untuk membeli laptop, meja, dan kursi. Ia mengklaim barang-barang tersebut sudah diserahkan kepada ketua Kopdes. Meskipun demikian, ia tidak memberikan informasi mengenai lokasi kantor yang akan digunakan oleh pengurus koperasi.
“Dana untuk Kopdes sudah saya belanjakan, tinggal meja yang belum selesai, sementara dikerja,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
