KONAWE, rubriksatu.com – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kembali mendapat angin segar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menegaskan dukungan penuh untuk memperjuangkan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Komitmen politik itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan, Kamis (18/9/2025).
“Kami ada di sini karena kalian semua. Olehnya itu, kita akan berjuang bersama. DPRD Konawe mendukung pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat,” tegas Made disambut riuh tepuk tangan peserta RDP.
RDP tersebut turut dihadiri Asisten III Setda Konawe Mudarman mewakili Bupati Konawe, Rahmayani Ultri mewakili Kepala BKPSDM, para kepala puskesmas, dan ratusan tenaga kesehatan dari berbagai wilayah.
Dalam forum itu, para nakes menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka. Mulai dari keterbatasan formasi, tingginya beban kerja, hingga tuntutan agar Pemda segera mengakomodasi mereka dalam formasi PPPK Paruh Waktu.
Dukungan DPRD juga tidak terbatas pada tenaga kesehatan. Aspirasi tenaga teknis dan guru ikut mendapat atensi. Made menegaskan DPRD tak akan menutup mata atas perjuangan ribuan honorer yang telah lama mengabdi.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengangkatan PPPK harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Poinnya, semua yang memenuhi syarat harus diperjuangkan. Tapi kita juga harus sepakat tidak menuntut gaji di luar kemampuan Pemda,” tegasnya.
Pernyataan itu langsung disambut teriakan “sepakat” dari massa aksi.
Berdasarkan data Pemda, 7.478 tenaga honorer telah diangkat menjadi PPPK yang terdiri atas, 1.992 tenaga guru, 1.727 tenaga kesehatan dan 3.759 tenaga teknis.
Namun, masih ada 4.051 honorer belum terakomodasi, terdiri atas 661 guru, 638 tenaga kesehatan, dan 2.752 tenaga teknis. Mereka inilah yang kini memperjuangkan nasib melalui dukungan DPRD.
DPRD Konawe juga telah menjadwalkan RDP dengan tenaga guru untuk mendengarkan aspirasi secara langsung. Made menegaskan, perjuangan ini tidak boleh berat sebelah.
“Kami ingin perjuangan ini menghasilkan keputusan yang adil. Semua honorer guru, nakes, maupun tenaga teknis harus mendapat kepastian status dan penghidupan yang layak,” tandasnya.
Langkah DPRD ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi ribuan honorer kini mendapat ruang politik untuk diperjuangkan secara resmi.
Editor Redaksi
