KENDARI, rubriksatu.com — Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turun ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk memetakan potensi pengembangan infrastruktur transportasi melalui skema pembiayaan kreatif non-APBN.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIA Kendari.
Kepala KSOP Kelas IIA Kendari, Capt. Rahman, M.M., mengatakan kajian dilakukan melalui diskusi sekaligus peninjauan langsung terhadap sejumlah infrastruktur transportasi di wilayah Kendari dan sekitarnya.
Menurut Rahman, kunjungan lapangan tersebut bertujuan mengidentifikasi infrastruktur yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui alternatif pembiayaan di luar APBN.
“Identifikasi kondisi di lapangan diharapkan memberikan gambaran lebih komprehensif,” kata Rahman.
Ia menjelaskan, hasil identifikasi tersebut nantinya menjadi bahan untuk memetakan kebutuhan sekaligus merumuskan peluang pengembangan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Skema pembiayaan non-APBN menjadi salah satu alternatif yang dapat didorong untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang bersumber dari anggaran negara.
Rahman menilai sinergi antara PPIT Kemenhub, BPTD Sulawesi Tenggara, dan KSOP Kendari menjadi penting dalam mengidentifikasi peluang pembiayaan serta memastikan rencana pengembangan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan daerah.
“Melalui koordinasi dan identifikasi bersama, diharapkan pengembangan infrastruktur transportasi dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R., S.Si.T., M.Mar., M.Si. Turut mendampingi Kasi Kesyahbandaran Kelas I Molawe, Capt. Sorindra, S.H., M.M.
Keterlibatan KUPP Kelas I Molawe menjadi bagian dari koordinasi lintas unit dalam pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara.
Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang lebih jelas mengenai infrastruktur yang berpotensi dikembangkan melalui skema pembiayaan non-APBN, sehingga peluang pembangunan infrastruktur transportasi di Sultra dapat semakin terbuka.
Editor Redaksi
