KONAWE, rubriksatu.com – Dugaan praktik kotor dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K Paruh Waktu di Kabupaten Konawe kembali mencuat ke permukaan.
Kali ini, mengarah pada hilangnya nama peserta yang telah dinyatakan lulus secara resmi, namun justru digantikan oleh orang lain saat penerimaan Surat Keputusan (SK).
Ketua KNPI Konawe, Ilham Syaputra Jaya, SH., MH, menyebut kejadian ini sebagai bentuk kezaliman administratif yang mencederai tujuan utama kebijakan P3K, yakni memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
“Program P3K sejatinya adalah kebijakan negara yang sangat mulia untuk menjamin hak honorer agar mendapatkan NIP dan penghasilan layak. Tapi yang terjadi di Konawe justru sebaliknya, ini seperti sengaja dirusak dari dalam,” tegas Ilham.
Killing sapaan akrabnya mengungkapkan, kasus terbaru terjadi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe. Seorang tenaga honorer bernama Muh. Faslur Rahman Bintang Tabara, yang telah resmi dinyatakan lulus melalui pengumuman, mendadak tidak tercantum dalam berita acara penerimaan SK.
Ironisnya, muncul SK terpisah yang menyisipkan nama lain berinisial EL, yang menggantikan posisi peserta yang sah dan telah lulus.
“Ini bukan kesalahan teknis. Ini kejahatan administrasi. Nama yang lulus resmi justru diganti dengan orang lain di tahap akhir. Ini sangat janggal dan mencurigakan,” kata Killing.
Saat dikonfirmasi ke BKPSDM Konawe, korban disebut tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH). Namun klaim tersebut dibantah, sebab pengisian DRH dilakukan bersamaan dengan rekan-rekannya di dinas yang sama.
Dirinya secara tegas menduga adanya oknum tidak bertanggung jawab di lingkungan BKPSDM Konawe yang dengan sengaja menghilangkan hak tenaga honorer yang sah.
“Saya menduga kuat ada permainan. Ini perbuatan zalim, biadab, dan tidak berperikemanusiaan. Hak orang dihilangkan dengan sengaja,” kecamnya.
Tak hanya itu, ia juga mencurigai adanya pungutan liar (pungli) untuk meloloskan peserta yang tidak pernah berstatus honorer, namun tiba-tiba dinyatakan lulus dan menggantikan peserta lain.
“Masalah P3K di Konawe tidak pernah selesai bukan karena kuota. Kuota itu cukup. Tapi selalu ada nama baru yang disisipkan untuk menggeser honorer yang benar-benar berhak. Bisa karena hubungan keluarga, bisa juga karena uang,” ungkapnya.
Atas dugaan tersebut, Killinh menegaskan akan melawan praktik kezaliman ini secara kelembagaan dan pribadi. Ia menyatakan dalam waktu dekat akan melaporkan temuan tersebut ke Polres Konawe dengan membawa data pendukung.
“Ini bukan masalah pribadi, ini menyangkut nasib banyak orang. Minggu ini saya akan membawa data dan melaporkan secara resmi ke Polres Konawe,” tegasnya.
Ia juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Konawe untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai telah mencoreng wajah birokrasi daerah.
“Saya minta Bupati Konawe serius menangani masalah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik. Evaluasi Kepala BKPSDM Konawe, dan pecat oknum pegawai yang berani bermain-main dengan administrasi kepegawaian,” pungkasnya.
Editor Redaksi
