KONAWE, rubriksatu.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat konsultasi awal membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, Senin (10/11/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Konawe ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua DPRD, Nuryadin Tombili, S.T.
Sementara dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H., selaku Ketua TAPD, bersama Kepala Bappeda, Sriany, S.E., M.Si., yang bertindak sebagai Sekretaris TAPD.
Pembahasan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD 2026 yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Konawe.
“KUA-PPAS ini merupakan pondasi arah pembangunan tahun depan. Kami ingin seluruh anggaran diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” tegas I Made Asmaya di hadapan forum Banggar dan TAPD.
Ia menambahkan, DPRD menaruh perhatian khusus terhadap penyeimbangan distribusi anggaran antarwilayah, terutama bagi daerah yang selama ini tertinggal dalam hal infrastruktur dan pelayanan dasar.
Sementara itu, Sekda Konawe, Dr. Ferdinand, menekankan bahwa TAPD akan menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan APBD.
“Kami memastikan bahwa setiap rupiah anggaran akan diarahkan untuk program yang benar-benar prioritas, sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah,” ujar Ferdinand.
Rapat Banggar–TAPD dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 10–11 November 2025, dengan fokus membahas sinkronisasi kebijakan makro ekonomi daerah, target pendapatan, arah belanja, serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Pembahasan KUA-PPAS 2026 ini diharapkan menghasilkan kesepahaman strategis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memperkuat fundamental ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Editor Redaksi
