KENDARI, rubriksatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) di salah satu hotel di Kendari, Rabu (27/8/2025). Agenda strategis ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Rapimprov turut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, para Ketua Kadin Provinsi se-Indonesia, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, serta pengurus Kadin kabupaten/kota se-Sultra.
Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, menegaskan bahwa Rapimprov bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum evaluasi sekaligus perumusan langkah konkret dunia usaha.
“Sejak dilantik pada Maret 2021, kami konsisten melaksanakan ekspose tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat,” ujar Anton.
Tahun ini, Kadin Sultra menitikberatkan pada dua program prioritas: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan aspal Buton.
Menurut Anton, Program MBG selaras dengan program nasional pemerintahan Prabowo–Gibran. Bahkan, Kadin Sultra telah menyiapkan 55 unit Sentra Pangan dan Gizi (SPPG), meski baru 35 unit yang diajukan.
“Setiap SPPG diperkirakan menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Artinya, ribuan lapangan kerja baru bisa tercipta. Dampaknya juga langsung dirasakan petani, peternak, hingga nelayan melalui peningkatan permintaan bahan pangan,” jelasnya.
Sementara itu, pemanfaatan aspal Buton dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada aspal impor sekaligus membuka ruang investasi baru.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Kadin Sultra. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program MBG bukan hanya solusi mengatasi gizi, tetapi juga bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah pusat mendukung penuh inisiatif seperti ini, dan saya berharap Kadin Sultra terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” tegas Tito.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, juga menilai Rapimprov ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Rapimprov ini bisa menjadi motor penggerak sinergi Kadin dan pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi Sultra, khususnya melalui pemberdayaan UMKM,” kata Anindya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, Kadin Indonesia, serta pemerintah daerah, program prioritas Kadin Sultra diharapkan dapat berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Laporan Asman