Baubau, Rubriksatu.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Jembatan Muna-Buton akan dimulai pada tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Minggu (13/7/2025).
“Jembatan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memperkuat konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Menteri Dody.
Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional PU608 itu akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau. Panjang total jembatan direncanakan mencapai 2.969 meter dan ditargetkan rampung dalam empat tahun setelah konstruksi dimulai.
Menteri Dody menyebut, pembangunan jembatan ini akan membuka potensi ekonomi baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, perdagangan, serta industri kecil menengah.
“Volume perjalanan antarwilayah akan meningkat pesat. Ini akan mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya desain jembatan yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut.
“Jembatan ini dirancang agar memiliki clearance memadai dan dapat digunakan hingga minimal 50 tahun ke depan,” tegasnya.
Rincian Struktur Jembatan
Jembatan Muna-Buton terdiri dari enam komponen utama, yaitu:
- Jalan pendekat Pulau Muna: 1.278 meter
- Jembatan pendekat Pulau Muna: 186 meter
- Jembatan utama: 765 meter
- Jembatan pendekat Pulau Buton: 525 meter
- Jalan pendekat Pulau Buton: 215 meter
- Jalur khusus kendaraan roda dua: 2 meter lebar
Kehadiran infrastruktur ini diperkirakan akan menjadi tulang punggung baru dalam mobilitas antar pulau dan distribusi barang di kawasan Sultra.
“Kami berharap Jembatan Buton-Muna menjadi simbol kemajuan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Menteri Dody.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, serta jajaran kepala daerah seperti Wali Kota Baubau, Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, dan Bupati Buton Tengah.
Laporan redaksi
