KONAWE, rubriksatu.com – PT ST Nickel, salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, tengah menjadi sorotan warga.
Bukan karena prestasi, tapi karena dugaan kecurangan dalam proses pemuatan dan pengangkutan ore nikel menuju jety PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) di Tondonggeu, Kota Kendari.
Bagi sebagian orang, lalu lalang truk tambang adalah pemandangan biasa. Tapi bagi Indra, seorang warga Konawe yang kerap mengamati aktivitas tersebut, ada sesuatu yang tak beres.
“Saya lihat langsung, muatannya tidak wajar. Truk mereka itu bawa sampai 13 ton. Padahal aturan maksimal cuma 8 ton,” ungkap Indra, dengan nada prihatin.
Peraturan yang dimaksud Indra merujuk pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas membatasi beban angkutan barang di jalan umum. Muatan berlebih tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur dan membahayakan pengguna jalan lain.
“Truk yang terlalu berat bikin jalan cepat rusak, apalagi jalan kabupaten yang tidak dirancang untuk beban segitu,” kata Indra lagi.
Namun kerusakan jalan mungkin bukan satu-satunya masalah. Dugaan pelanggaran lainnya tak kalah serius, penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan industri. Solar bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan usaha mikro, bukan untuk kendaraan hauling tambang yang beroperasi dalam skala besar.
“Kami sudah cek, mereka isi di SPBU yang pakai BBM subsidi. Ini jelas penyalahgunaan, karena seharusnya mereka pakai solar industri,” ujar Indra.
Praktik ini, jika benar, bukan hanya melanggar regulasi tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang sangat membutuhkan BBM subsidi di tengah harga yang terus naik.
Indra dan warga lain berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata.
“Kalau semua dibiarkan, ini bisa jadi contoh buruk bagi perusahaan tambang lain. Jangan tunggu masyarakat marah dulu baru turun tangan,” tegasnya.
Sementara itu, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PT ST Nickel maupun Dinas Perhubungan atau Pertamina terkait dugaan ini. Namun sorotan publik makin tajam, dan desakan untuk mengusut praktik curang ini terus menguat.
Laporan Redaksi
