KONAWE, rubriksatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Dr. Ardin, menanggapi polemik terkait himbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe dan Penjabat (Pj) Bupati Konawe untuk tidak melakukan pergantian pejabat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Menurut Ardin, langkah tersebut merupakan hal yang wajar selama masih berada dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menegakkan aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
“Hanya perlu dipahami bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan kita, pelaksanaan pemerintahan memiliki rambu-rambu yang harus dihargai. Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh penyelenggara negara, berupa undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya,” kata Dr. Ardin.
Sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD PAN Konawe, Ardin menegaskan bahwa jika kebijakan masih berjalan di jalurnya, maka pihaknya wajib memberikan dukungan. Namun, jika kebijakan tersebut melenceng, peringatan harus diberikan demi menjaga prinsip bahwa pemerintahan sejatinya melaksanakan kedaulatan rakyat.
Terkait dengan persoalan mutasi jabatan, mantan Dosen Universitas Lakidende (Unilaki) Unaaha ini menyatakan bahwa selama mutasi dilakukan untuk menata pelayanan birokrasi yang lebih baik bagi kepentingan rakyat dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri, maka hal tersebut dianggap sah.
“Mutasi untuk penataan birokrasi, jika sudah sesuai prosedur dan memperoleh izin dari kementerian, itu sah-sah saja. Tidak perlu dipolemikkan dengan dalih demokrasi. Biarkan demokrasi politik mencari jalannya sendiri sesuai kehendak rakyat dan ketentuan yang telah digariskan oleh konstitusi kita,” ujarnya.
Ardin juga mengajak semua pihak, terutama kader-kader terbaik daerah, untuk mengambil peran dalam menjaga stabilitas politik di Konawe. Ia menekankan bahwa masyarakatlah yang pada akhirnya akan memberikan penilaian melalui pilihan politik pada waktunya, saat pemilihan berlangsung.
Laporan Redaksi
