Hadiri Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Ketua Bawaslu Ingatkan ASN Jaga Netralitas

KONAWE, RUBRIKSATU.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengadakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, di Unaaha.

Kegiatan bertema “Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menjelang Pemilu Serentak 2024” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran persatuan dan kesatuan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Legislatif dan Pilpres tahun 2024.

Kegiatan ini melibatkan tiga narasumber yang kompeten dalam bidangnya, yakni Abuldan, A.Md (Ketua Bawaslu Konawe), AKP Hartono (Kasat Intelkam Polres Konawe), dan Dr. Rola Pola Anto S.Pd, M.Si (Akademisi/Dosen Unilaki). Hadir pula Mudarman S.Sos, M.Si (Sekretaris Kesbangpol Konawe) bersama staf dari Badan Kesbangpol Konawe.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Lurah dan Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan sebagai peserta.

Ketua Bawaslu Konawe, Abuldan, dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya netralitas seluruh aparatur selama tahapan penyelenggaraan pemilu. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjaga toleransi antar umat beragama, suku bangsa, dan tidak terpolarisasi oleh oknum yang bertujuan memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.

Abuldan menekankan bahwa dengan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, khususnya stakeholder pemilu, pemilu serentak 2024 dapat berjalan aman dan damai. Ia menyatakan, “Dengan terus bersinergi, kami yakin pesta demokrasi (Pileg – Pilpres) akan terlaksana sesuai harapan bersama.”

Untuk suksesnya pemilu serentak 2024, Abuldan berharap partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan pemilu yang damai. Ia juga menegaskan bahwa pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran pemilu saat ini merupakan prioritas utama.

“Bawaslu Konawe sigap mendeteksi dini pelanggaran pemilu dan mengajak seluruh pihak, termasuk ASN, kepala Desa, dan aparat desa, TNI/Polri, untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi kita,” tambahnya. CR2