OPINI: Koruptor dalam Pusaran Pilkada 2024 di Sulawesi Tenggara

Ketua Umum Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (HPMPH) Sulawesi Tenggara-Jakarta, Muh Hidayat, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi di Sulawesi Tenggara menjelang Pilkada 2024. Provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini sering dijuluki sebagai “serpihan surga” karena melimpahnya kekayaan alam yang dimilikinya. Namun, ironisnya, kemiskinan di Sultra justru semakin meningkat, bukan berkurang.

Penyebab utama dari masalah ini, menurut Hidayat, adalah perilaku korup yang merajalela di kalangan pejabat dan aparat penegak hukum (APH). Banyak dari mereka yang memanfaatkan jabatannya untuk mencuri uang rakyat, yang kemudian digunakan sebagai dana akomodasi dalam kontestasi Pilkada 2024. Para pejabat ini, yang seharusnya mengelola sumber daya dengan bijak dan memajukan kesejahteraan rakyat, malah menjadi tamak dan hanya mementingkan kepentingan pribadi serta kelompok mereka.

Perilaku korupsi di kalangan pemimpin Sulawesi Tenggara ini sangat memprihatinkan. Hidayat menekankan bahwa para pemimpin ini sering menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka, yang pada akhirnya melahirkan korupsi politik. Korupsi politik ini menjadi akar dari berbagai bentuk korupsi lainnya yang diatur dalam undang-undang, khususnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Hidayat juga menyoroti bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi rakyat Sulawesi Tenggara saat ini adalah banyaknya calon kepala daerah untuk periode 2024-2029 yang memiliki rekam jejak korupsi. Korupsi ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang meluas, melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, dan menghancurkan kesejahteraan rakyat.

Korupsi, terutama korupsi politik, tidak hanya merusak perekonomian rakyat tetapi juga mencoreng citra pemimpin di Sulawesi Tenggara. Provinsi ini sering kali dikenang karena pemimpin-pemimpinnya yang rakus akan harta dan kekuasaan, yang pada akhirnya membuat rakyatnya menderita, dan tingkat pengangguran meningkat.

Situasi ini akan terus berlanjut kecuali ada langkah tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan memiskinkan para pemimpin korup di Sulawesi Tenggara. Tanpa tindakan yang tegas, perilaku korup ini akan terus menghantui dan merusak masa depan provinsi yang kaya akan potensi ini.