Peningkatan Jalan, Buteng Keciprat Dana Impres 33 Miliar

Rubriksatu.com, BUTENG – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) memperoleh dana sebesar 33 miliar melalui Instruksi Presiden (Inpres) tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kondisi jalan di daerah tersebut.

Muhammad Said, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buteng, mengungkapkan hal ini saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin (12/6).

Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperoleh melalui intervensi dan bantuan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama dengan Bappenas dan Balai Jalan.

Said mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut karena dana Inpres ini sangat membantu dalam meningkatkan kondisi jalan di daerah Buteng yang terkenal dengan sebutan “negeri seribu gua”.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemkab Buteng. Dengan dana Inpres sebesar 33 miliar yang diperoleh tahun ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Said menjelaskan bahwa dana Inpres ini akan difokuskan untuk meningkatkan jalan poros Liana Banggai – Kacembungi dengan panjang sekitar 10 kilometer. Pelaksanaannya akan segera dimulai.

“Pengerjaannya akan dilakukan pada tahun ini. Fokus kami adalah pada peningkatan jalan poros Liana Banggai – Kacembungi (dua jalur) dengan panjang sekitar 10 kilometer,” kata Said.

Said menyebutkan bahwa peningkatan jalan tersebut akan memberikan dampak positif bagi kemajuan sektor pariwisata di Buteng. Dengan jalan yang ditingkatkan, akan tercipta akses langsung ke pantai mutiara.

“Ketika jalan poros Liana Banggai – Kacembungi sudah beraspal, sektor pariwisata kita, terutama pantai mutiara, akan mengalami kemajuan karena tidak lagi ada keluhan akses jalan dari masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, Said berharap agar ke depannya mereka dapat memanfaatkan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui berbagai program nasional. Langkah ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan meskipun dengan keterbatasan anggaran daerah.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan ke depan tidak hanya bergantung pada APBD. Kami berharap dapat memperoleh dukungan dana dari APBN,” tambahnya.

Laporan Redaksi