Pihak RD-FPK: Retribusi Kebersihan Sudah Dibayar Pasca Deklarasi ke Pemda Konawe

KONAWE, rubriksatu.com – Deklarasi pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Rusdianto (RD) dan Fachry Pahlevi Konggoasa (FPK), berlangsung megah di Inolobunggadue Central Park (ICP), Unaaha, pada Kamis (29/8/2024). Ribuan pendukung, yang didominasi oleh massa berbaju merah, memadati lokasi acara, dengan total peserta diperkirakan mencapai belasan ribu orang dari seluruh penjuru Konawe.

Namun, usai deklarasi, pasangan RD-FPK menjadi bahan perbincangan terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan (K3). Isu ini mencuat setelah muncul tudingan bahwa pasangan tersebut melalaikan tanggung jawab terkait kebersihan pasca acara, dengan Ketua DPRD Konawe pun ikut berkomentar melalui media massa.

Menanggapi tudingan tersebut, Asdar, penanggung jawab urusan perizinan deklarasi RD-FPK, menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi semua prosedur izin yang diperlukan, termasuk pembayaran retribusi kebersihan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengurus izin penggunaan tempat di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Konawe, yang merupakan pengelola ICP, dan telah menerima izin tertulis dalam bentuk surat rekomendasi bernomor 426/222/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dispora, Jahiuddin.

“Untuk biaya kebersihan, kami sudah bayar ke Pemkab Konawe melalui Dispora, sesuai dengan arahan yang kami terima saat pengurusan izin tempat. Bukti pembayaran berupa kwitansi juga sudah kami terima,” jelas Asdar.

Lebih lanjut, Asdar juga mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan salah satu Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe pada malam sebelum acara berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, Asdar menjelaskan bahwa retribusi untuk pembersihan sampah telah dibayarkan kepada Dispora, yang kemudian akan berkoordinasi dengan DLH untuk pelaksanaan pembersihan pasca acara.

“Semua sudah jelas dan disepakati malam itu, termasuk koordinasi dengan DLH, yang memang memiliki personel untuk membersihkan sampah,” kata Asdar. Ia mengaku terkejut mengapa isu tersebut kemudian menjadi ramai di media, dan menyayangkan kurangnya upaya konfirmasi dari beberapa pihak, termasuk dari Ketua DPRD Konawe yang turut berkomentar tanpa melakukan pengecekan ke dinas terkait atau kepada panitia deklarasi.

“Tidak perlu mencari isu sensasional yang tidak berdasar. Semua prosedur sudah kami jalani dengan benar,” sentil Asdar.

Asdar menambahkan, RD-FPK bukanlah tipe pemimpin yang gemar melakukan pencitraan. Ia menegaskan bahwa pasangan ini tidak merasa perlu untuk turun langsung membersihkan sedikit sampah di depan kamera demi memperoleh pujian.

“Jangan karena pihak lain melakukan pencitraan semacam itu, kami juga harus ikut. Kami bukan tipe yang begitu. Intinya, semua sudah sesuai prosedur dan sudah clear,” tandasnya.

Dalam berita terkait yang beredar di media massa, Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo, juga turut memberikan komentarnya. Saat dihubungi oleh media ini, Iwan Rompo mengatakan bahwa ia telah menerima informasi bahwa panitia deklarasi RD-FPK memang telah membayar biaya kebersihan ke DLH Konawe, sehingga tanggung jawab pembersihan berada di tangan pihak DLH, bukan lagi panitia.

“Tentu untuk keberimbangan berita, sebaiknya dikonfirmasi langsung ke pihak DLH terkait hal ini,” ungkap Iwan Rompo melalui pesan WhatsApp.

Terkait potensi sanksi, Iwan Rompo menjelaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Bawaslu, melainkan berada di tangan pihak yang bertugas menegakkan Perda K3 jika memang terjadi pelanggaran. “Tugas Bawaslu hanya memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi yang ada,” pungkasnya.

Laporan Redaksi