Demonstrasi di Dirjen Minerba dan BKPM RI, FOKBER Konawe Indonesia Tuntut PT. SCM Segera Bayarkan Lahan Masyarakat

– Ratusan anggota Forum Keluarga Besar Routa (Fokber) Konawe – Indonesia hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap PT. Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) yang belum membayarkan lahan milik masyarakat setempat yang tergabung dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) perusahaan.

Menurut Hendro Nilopo, Jendral lapangan Fokber Konawe Indonesia, masyarakat pemilik lahan telah menantikan pembayaran selama lebih dari 13 tahun, namun belum ada kejelasan dari PT. SCM. “Ini bukan perkara sepele. Mereka sudah menunggu terlalu lama. Lahan mereka masuk dalam wilayah izin perusahaan, tetapi pembayaran belum kunjung dilakukan,” ujar Hendro.

Hendro menambahkan bahwa semua persyaratan administratif untuk pembayaran lahan sudah dipenuhi jauh sebelumnya. Namun, PT. SCM terkesan lamban dalam menyelesaikan kewajibannya kepada masyarakat pemilik lahan. “Kami meminta agar kegiatan PT. SCM dihentikan sementara sampai pembayaran lahan selesai. Ini demi keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya harus dihormati,” tegasnya.

Edison Zainal, koordinator perwakilan pemilik lahan, menyuarakan harapan yang sama. “Kami hanya ingin hak kami segera dibayarkan. Kami sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk sampai ke sini, termasuk menghadapi kesulitan finansial,” ungkap Edison dengan nada prihatin.

Forum Keluarga Besar Routa (Fokber) Konawe – Indonesia meminta kepada Dirjen Minerba dan BKPM RI untuk memfasilitasi dialog antara PT. SCM dan perwakilan pemilik lahan guna menyelesaikan masalah ini dengan segera. “Kami berharap agar pihak perusahaan bertanggung jawab atas keterlambatan ini agar tidak berdampak pada konflik sosial di wilayah investasi mereka,” tutup Hendro.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menuntut hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi dan dihormati. Dengan harapan agar pemerintah dan perusahaan dapat segera menemukan solusi yang adil bagi semua pihak terkait.

Laporan Redaksi